Organisasi yang berfokus pada pengelolaan hutan berkelanjutan ini, berinisiatif menjadikan Riau sebagai pusat budaya Melayu, dengan sumber daya manusia (SDM) unggul, ekonomi yang maju, serta lingkungan yang terjaga dengan baik.
Program yang ditawarkan, yakni remediasi kawasan hutan, khususnya di lahan hutan tanaman industri (HTI) perusahaan.
Dalam sebuah diskusi mengenai pengelolaan hutan, Selasa (21/1/2025), Direktur PT Patala Unggul Gesang, Ir Nazir Foead MSc, menyampaikan harapannya agar Riau bisa mencapai visi tersebut.
"Kami ingin Riau menjadi pusat budaya Melayu yang juga memiliki SDM yang berkualitas, ekonomi yang berkembang pesat, dan lingkungan alam yang lestari," ujarnya.
Namun, Nazir mengingatkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Riau saat ini adalah degradasi hutan.
Untuk itu, FSC hadir dengan solusi berupa kebijakan remediasi atau pemulihan lingkungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, hingga akademisi.
“Konsep remediasi FSC bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan, serta mendukung Riau mencapai visi besar tersebut," sebut mantan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) ini.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani masalah ini. FSC, yang didirikan pada 1993 di Jerman, merupakan organisasi yang menetapkan standar pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.
Produk yang memenuhi standar FSC akan mendapatkan label bersertifikat, yang menjamin pengelolaan hutan yang ramah lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
Melalui program FSC Remedy Framework, FSC berfokus pada pemulihan kerusakan lingkungan dan sosial akibat praktik yang tidak berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan.
Nazir juga menegaskan bahwa instrumen mediasi sangat penting untuk memastikan pengelolaan hutan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
"Langkah ini tidak hanya mendukung perbaikan lingkungan, tetapi juga berperan dalam menjadikan Riau sebagai pusat budaya dengan ekonomi yang maju dan ekosistem yang terjaga," katanya.
Dengan adanya sinergi antara kebijakan FSC dan komitmen dari berbagai pihak, Riau diharapkan dapat menjadi contoh bagi pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan aspek budaya, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
Sementara itu, Hartono Prabowo, Direktur FSC Indonesia, menjelaskan bahwa FSC Remedy Framework merupakan langkah baru untuk memulihkan ekosistem lingkungan dan sosial di Indonesia.
"Framework ini dirancang untuk mendukung restorasi lingkungan dan telah dilengkapi dengan sistem yang telah teruji," ungkap Hartono.
Proses remediasi dilakukan melalui dialog dan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan, dengan persyaratan minimal 20 persen kawasan yang dikelola harus dilindungi, baik di dalam kawasan maupun di sekitarnya.
Setiap proses remediasi juga akan melalui audit, evaluasi berkala dan konsultasi publik.
Dr. Agus Setyarso, Deputy Director Pusat Sains Kelapa Sawit Instiper, menekankan pentingnya proses remediasi bagi masyarakat lokal dan hutan Indonesia.
"Kerusakan hutan di Riau harus diperbaiki. Jika ada pihak yang ingin memperbaikinya, kita harus mendukungnya," tuturnya.
Agus juga memberikan apresiasi terhadap pendekatan transparansi yang diterapkan FSC.
"FSC membuka pintu untuk perbaikan. Meskipun koridornya sudah jelas, pelaksanaannya sangat bergantung pada peran aktif semua stakeholder. Data dan informasi yang terbuka sangat diperlukan," ulasnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Dr. Meyzi Heriyanto, mengungkapkan pentingnya moderasi dalam pengelolaan lingkungan yang lestari di Riau.
Menurutnya, ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan, yakni pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, melibatkan seluruh stakeholder secara aktif, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang termarjinalkan.
"Sebagai tantangan utama, kita perlu memastikan Riau tetap berada di jalur pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ini hanya bisa terwujud jika semua pihak terlibat demi kesejahteraan bersama," ujar Dr. Meyzi.
Dengan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan Riau dapat menjadi contoh nyata dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.